BPK & Ketua Pafi Sulut Temukan Kekurangan Volume Pekerjaan Senilai Rp17,12 Miliar

Temuan mengejutkan datang dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berkolaborasi dengan Ketua PAFI Sulawesi Utara (Sulut). Dalam laporan terbaru, mereka menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan pada sejumlah proyek infrastruktur dan pengadaan barang, dengan total nilai kerugian negara mencapai Rp17,12 miliar. Temuan ini menggambarkan pentingnya pengawasan lintas sektor demi menjaga akuntabilitas keuangan daerah.

Latar Belakang Audit

Peran BPK dalam Pengawasan

BPK merupakan lembaga independen yang bertugas melakukan audit atas pengelolaan keuangan negara. Setiap tahun, lembaga ini mengeluarkan laporan yang mencerminkan kondisi realisasi anggaran dan efektivitas pelaksanaannya.

Keterlibatan PAFI Sulut

Keterlibatan Ketua PAFI Sulut dalam pengawasan ini menjadi bentuk sinergi antara organisasi profesi kesehatan dan lembaga audit negara, khususnya dalam proyek-proyek yang menyangkut fasilitas kesehatan dan pengadaan obat-obatan.

Rincian Temuan

Total Kerugian: Rp17,12 Miliar

Dari berbagai proyek yang diaudit, ditemukan kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Artinya, hasil pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah dana yang telah dicairkan.

Jenis Proyek yang Disorot

• Proyek pembangunan dan rehabilitasi puskesmas

• Pengadaan alat kesehatan dan logistik farmasi

• Proyek jalan dan drainase yang tidak selesai 100%

• Pengadaan kendaraan operasional dengan spesifikasi di bawah standar

Contoh Kasus Nyata

1. Pembangunan Puskesmas Tak Rampung

Salah satu puskesmas di Minahasa Utara seharusnya selesai pada akhir 2024, namun audit menemukan hanya 75% dari pekerjaan yang benar-benar selesai, meskipun pembayaran sudah dilakukan penuh.

2. Alkes Tidak Sesuai Spesifikasi

Pengadaan alat kesehatan untuk rumah sakit di Manado menunjukkan banyak alat yang tidak sesuai standar, seperti ketidakcocokan merek dan kualitas yang lebih rendah.

Respons dari Pemerintah Daerah

Komitmen untuk Evaluasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyatakan akan menindaklanjuti temuan ini secara serius, termasuk kemungkinan pemutusan kontrak kerja dan pelaporan ke aparat penegak hukum.

Pemeriksaan Ulang oleh Inspektorat

Inspektorat daerah diminta untuk melakukan pemeriksaan lanjutan dan menyusun strategi pengembalian dana negara yang sudah terlanjur dikeluarkan.

Peran Ketua PAFI Sulut dalam Audit Ini

Ahli Teknis dalam Proyek Kesehatan

Ketua PAFI Sulut memberikan pendampingan teknis dalam audit proyek-proyek yang berkaitan dengan dunia farmasi dan kesehatan, termasuk memeriksa standar mutu alat dan obat-obatan yang diadakan.

Dorongan Transparansi

PAFI Sulut juga aktif menyuarakan pentingnya transparansi dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan proyek-proyek publik.

Dampak Temuan Ini terhadap Kepercayaan Publik

Meningkatkan Kesadaran Pengawasan

Masyarakat kini lebih peka terhadap penggunaan dana publik. Temuan ini memicu diskusi publik soal perlunya keterbukaan informasi dan keterlibatan sipil.

Tuntutan Penindakan Tegas

Ada tekanan dari berbagai elemen masyarakat agar kasus ini ditindaklanjuti secara hukum tanpa pandang bulu.

Rekomendasi BPK dan PAFI Sulut

1. Pengembalian Dana

BPK meminta pemerintah daerah segera menagih pengembalian dana dari kontraktor atau pihak yang bertanggung jawab atas kekurangan volume pekerjaan.

2. Revisi Sistem Tender

Disarankan adanya digitalisasi sistem tender agar proses pengadaan lebih transparan dan minim manipulasi.

3. Peningkatan Kapasitas Pengawasan

PAFI merekomendasikan pelatihan teknis bagi pengawas lapangan, agar kualitas pengawasan meningkat dan lebih akurat dalam mendeteksi penyimpangan.

Langkah-Langkah Selanjutnya

• Pemerintah daerah akan memberikan jangka waktu selama 60 hari kepada pihak terkait untuk mengembalikan dana.

• Jika tidak ada tindak lanjut, kasus akan dibawa ke Kejaksaan dan aparat hukum lainnya.

• Audit lanjutan akan dilakukan pada semester berikutnya dengan ruang lingkup yang lebih luas.

Ringkasan Penting

• Rp17,12 miliar ditemukan karena kekurangan volume pekerjaan di berbagai proyek di Sulut.

• Ketua PAFI Sulut berperan sebagai ahli teknis di bidang farmasi dan kesehatan.

• BPK mengirimkan pengembalian dana dan meningkatkan sistem pengadaan serta pengawasan.

Tanya Jawab Mengenai Temuan Audit Ini

1. Apakah dana yang hilang bisa dikembalikan?

BPK memberi waktu 60 hari bagi pihak terkait untuk mengembalikan kerugian negara secara sukarela sebelum dibawa ke ranah hukum.

2. Siapa yang paling bertanggung jawab?

Pihak kontraktor dan oknum pelaksana proyek akan diminta pertanggungjawabannya, tergantung hasil investigasi lanjutan.

3. Apa peran Ketua PAFI dalam audit ini?

Sebagai mitra teknis, Ketua PAFI membantu memancarkan aspek teknis proyek kesehatan, khususnya pengadaan alkes dan pembangunan fasilitas kesehatan.

4. Bagaimana dampaknya bagi masyarakat?

Temuan ini membuka mata masyarakat tentang pentingnya pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran negara.

5. Apakah proyek-proyek ini akan dilanjutkan?

Ya, namun akan dievaluasi ulang dan dikawal ketat agar tidak terjadi penyimpangan lagi.