Sinergi Pembangunan: Ketua PAFI Mongondow Dampingi Kemenkum Sulut di Musrenbang RKPD 2026

Sinergi Pembangunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk tahun 2026 menjadi momen penting dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan pusat dan daerah. Salah satu sorotan menarik dari perhelatan ini adalah kehadiran Ketua Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Mongondow yang secara aktif mendampingi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum) Sulut. Kolaborasi ini menandai sinergi kuat antara lembaga profesional, pemerintah daerah, dan instansi pusat dalam menyuarakan kebutuhan sektor kesehatan dan perlindungan sosial secara lebih luas.

Peran Strategis Musrenbang RKPD Sinergi Pembangunan

Musrenbang RKPD merupakan forum tahunan yang menjadi wadah partisipatif dalam menyusun prioritas pembangunan daerah. Di Provinsi Sulut, kegiatan ini bukan hanya ajang formalitas, tetapi juga sarana untuk mengintegrasikan aspirasi masyarakat melalui organisasi-organisasi profesi seperti PAFI.

Kehadiran Ketua PAFI Mongondow dalam forum ini menunjukkan komitmen PAFI dalam mengambil peran aktif, khususnya dalam isu-isu yang bersinggungan dengan kesehatan masyarakat, ketahanan obat, serta peningkatan kapasitas tenaga farmasi di daerah. Dengan keterlibatan langsung dalam Musrenbang, PAFI memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya menitikberatkan pada aspek fisik, tetapi juga memperhatikan aspek kesejahteraan dan pelayanan publik.

Kolaborasi dengan Kemenkum Sulut

Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara dalam Musrenbang RKPD 2026 membawa sejumlah agenda strategis, termasuk penguatan sistem hukum dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam diskusi terbuka, Ketua PAFI Mongondow memberikan pandangan mengenai pentingnya penguatan regulasi di sektor farmasi dan pelayanan kesehatan masyarakat. Hal ini mencakup tata kelola obat yang lebih transparan, jaminan ketersediaan obat esensial di daerah terpencil, hingga perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.

Kolaborasi ini menjadi sinyal positif bahwa pembangunan daerah tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus dilakukan secara kolaboratif lintas sektor. Perwakilan Kemenkum Sulut menyambut baik keterlibatan aktif PAFI dalam Musrenbang dan menilai bahwa pendekatan berbasis kolaborasi akan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Aspirasi dari PAFI Mongondow Sinergi Pembangunan

Dalam forum tersebut, Ketua PAFI Mongondow juga menyampaikan beberapa rekomendasi konkrit yang menjadi sorotan dalam Musrenbang, antara lain:

1. Percepatan pendistribusian tenaga farmasi ke daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) agar pelayanan farmasi lebih merata.

2. Perlunya regulasi daerah yang mengatur standar pelayanan farmasi di puskesmas dan rumah sakit, terutama dalam penggunaan obat generik yang berkualitas.

3. Penguatan kompetensi dan pelatihan berkala untuk tenaga farmasi, agar tetap mengikuti perkembangan teknologi dan standar farmasi terbaru.

4. Pembangunan infrastruktur pendukung layanan farmasi, seperti gudang penyimpanan obat dengan standar keamanan tinggi di tiap kabupaten/kota.

5. Integrasi sistem informasi farmasi daerah, yang memudahkan pelaporan, pengawasan, dan pendistribusian logistik kesehatan.

Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi perencanaan strategis pembangunan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2026.

Mewujudkan Pembangunan yang Inklusif Sinergi Pembangunan

Musrenbang RKPD tidak hanya membahas persoalan ekonomi makro, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan kemanusiaan. Keterlibatan tokoh-tokoh organisasi seperti PAFI membuktikan bahwa pembangunan tidak lagi bersifat top-down, melainkan harus dibangun dari partisipasi aktif masyarakat dan komunitas profesional.

Ketua PAFI Mongondow mengungkapkan bahwa kehadiran mereka dalam forum ini adalah bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat. “Kami hadir bukan hanya mewakili profesi farmasi, tapi juga menyuarakan kebutuhan masyarakat yang sering kali belum tersentuh oleh kebijakan. Pembangunan harus menyeluruh, dan itu berarti kesehatan, hukum, pendidikan, dan sosial harus berjalan seimbang,” ungkapnya.

Harapan dan Langkah ke Depan

Musrenbang RKPD 2026 diharapkan menghasilkan program-program pembangunan yang lebih tepat sasaran, efisien, dan inklusif. Kemenkum Sulut bersama PAFI Mongondow telah memberikan contoh nyata bagaimana sinergi antarlembaga bisa menciptakan arah pembangunan yang holistik.

Ke depan, kolaborasi ini diharapkan terus berlanjut dalam bentuk kerja sama lintas sektor yang lebih sistematis. Dengan memperkuat peran organisasi profesi dalam Musrenbang, daerah dapat mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada, termasuk tenaga farmasi, dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.